Heboh Pengesahan UU Cipta Kerja, Perlu Disyukuri atau Ditakuti?

memahami uu cipta kerja

Indonesia baru saja memasuki kuartal ke-4 tahun 2020 di tengah situasi pandemi yang masih penuh ketidakpastian, namun masyarakat sudah dihebohkan dengan ulah DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan RUU Cipta Kerja dengan segala kontroversinya sejak masih dalam tahap rancangan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sontak penolakan keras dan demonstrasi datang dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja terutama buruh.

Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk periode kedua. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi pada bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

Namun beberapa pasal-pasal dalam Rancangan UU Cipta Kerja sudah mengundang kontroversi sejak awal karena dianggap terlalu berpihak pada pengusaha dan merugikan tenaga kerja terutama buruh. Beberapa pasal yang dianggap bermasalah di antaranya adalah sebagai berikut :

  • Masalah Pengaturan Upah Minimum

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota sehingga UMP ditetapkan sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji. Namun pada UU Cipta Kerja, aturan soal pengupahan diganti dengan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan, padahal sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan. 

Rincian 7 kebijakan itu yakni, upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. 

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

  • Masalah Sanksi dan Pemangkasan Hak Pesangon

Pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Pada UU Cipta Kerja (Pasal 91), aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan juga dihapus. 

Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Namun dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya.

  • Penghapusan Libur, Izin atau Cuti Khusus

UU Cipta kerja juga mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus ini antara lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.

Hak pekerja untuk mendapatkan hari libur juga dipangkas (Pasal 79). Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. 

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian Pasal 79 ayat (5) menyebut, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

  • Nasib Pekerja Outsourcing Semakin Tidak Jelas

UU Cipta Kerja membuat nasib pekerja outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja outsourcing. Hal ini terdapat di Pasal 64 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi; Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65 mengatur; (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Ayat (2) mengatur; pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan tidak menghambat proses produksi secara langsung.

  • Kesempatan Bagi Pengusaha untuk Melakukan Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu

UU Cipta Kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha melakukan kontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kontrak tanpa batas (Pasal 59) UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

pro kontra omnibus law cipta kerja
Source : Media Indonesia

Namun di samping Kontroversi Tersebut, Pemerintah Mengklaim RUU Cipta Kerja Banyak Manfaatnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, banyak manfaat yang didapat pekerja dalam RUU Cipta Kerja.

  • Mempermudah Mendirikan Perseroan dan Koperasi

Manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, antara lain bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Ditambah lagi kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang.

  • Mempermudah Izin Sertifikasi Halal

Untuk sertifikasi halal, UU Cipta Kerja menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah.  Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.

  • Perkebunan dan Nelayan

Untuk masalah perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjutan lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

Tak hanya itu, kini perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan. UU Cipta Kerja juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

  • Memberikan Keuntungan Bagi Pengusaha

Sedangkan bagi Pelaku Usaha, Undang Undang Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar.

Pelaku usaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi, di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

manfaat uu cipta kerja
Source : Berita Satu

Dan di luar itu semua, nyatanya hal ini benar memberikan sedikit angin sejuk untuk kondisi perekonomian di Indonesia selama masa pandemi ini. Terbukti sehari setelah disahkannya UU ini, Index Harga Saham Gabungan di Indonesia (IHSG) telah mengalami penguatan, setelah selama seminggu sebelumnya IHSG selalu ditutup merah. So, kamu di team Pro atau Kontra untuk UU ini?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IBX5A2BCBA2A07B1